TEMPO.CO, Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memfasilitasi sertifikat halal gratis untuk 1.000 UMKM. Tujuannya agar UMKM memiliki daya saing tinggi.
Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan Indonesia diprediksi menjadi konsumen produk halal tertinggi, sekitar Rp4 triliun pada 2025. Sumut merupakan provinsi dengan populasi muslim terbesar kelima di Indonesia.
"Sumatera Utara punya beragam produk halal yang bisa jadi unggulan di pasar global. Makanan, minuman, fashion, kosmetik sampai pariwisata, kita bisa jadi pemimpin industri halal," kata Hassanudin di aula kantor gubernur, Rabu, 20 Maret 2024.
Berdasarkan data Dinas Koperasi Sumut, saat ini, ada 196.471 atau 22 persen dari total UMKM bergerak di sektor akomodasi makanan dan minuman. Pemerintah perlu memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar kehalalan yang ketat.
"Oleh karena itu, betapa pentingnya legalitas dan sertifikasi bagi pelaku usaha sebagai jaminan kepada konsumen," kata Hassanudin.
Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan kegiatan ini mendukung kebijakan wajib halal di Oktober 2024. Setelah itu, pemerintah mulai menertibkan produk-produk yang tidak tersertifikasi.
"Dari 4 juta produk UMKM halal, 2,5 juta melalui program Sertifikat Halal Self Declare Kemenkop UKM. Setelah 17 Oktober 2024, pemerintah akan menertibkan, mulai dari teguran tertulis, menarik produk dari pasaran sampai jalur hukum," kata Yulius.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait mengatakan sekitar 80 persen pelaku UMKM di Sumut belum memiliki sertifikat halal karena kurangnya kesadaran akan pentingnya legalitas, biaya sertifikasi dan efektivitas pendamping halal. Pihaknya akan mengoptimalkan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan mendorong Rumah Potong Hewan (RPH) bersertifikat halal.
"Banyak UMKM kita bahannya dari RPH yang belum bersertifikat, kita akan dorong lewat regulasi. Kantong-kantong UMKM ada di kabupaten dan kota, kita bersyukur Kemenkop UKM mau membantu sertifikat halal untuk pelaku usaha," kata Naslindo Sirait.